Dasar Hukum

• Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Acara Pidana.
• Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme.
• Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana   telah   dibah   dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
• Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
• Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
• Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
• Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
• Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang   Nomor  9  Tahun   2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
• Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
• Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
• Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
• Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
• Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tanggal 20 Desember 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar;
• Keputusan Menko Polhukam Nomor 78 Tahun 2016 tentang Kelompok Kerja dan Sekretariat Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar
• Surat Menko Polhukam Nomor B.162/Menko/Polhukam/HK04/10/2016 Tanggal 31 Oktober 2016 tentang Pembentukan Unit Pemberantasan Pungutan Liar tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota
• Surat Edaran Mendagri Nomor 700/4277/SJ Tanggal 11 November 2016 ttg Pembentukan Unit Pemberantasan Pungutan Liar tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota
•  (SATGAS SABER PUNGLI) KABUPATEN WAKATOBI